Rabu, 20 Oktober 2010

Peran Mahasiswa dalam Perubahan Politik ( contoh karya tulis )

Ringkasan

Mahasiswa adalah kaum intlektual, dan agen perubah. Banyak sekali perubahan di Indonesia yang motori oleh mahasiswa. Seperti pristiwa sumpah pemuda, kemerdekaan Indonesia, tumbangnya Soekarno dengan membawa nama Orde Lama dan disusul dengan tumbangnya Soeharto, presiden dimasa Orde Baru. Pada penulisan karya ilmiah kali ini, penulis khusus membahas gerakan mahasiswa dalam menciptakan perubahan politik dari rezim Orde Baru ke Reformasi.

Runtuhnya Orde Baru pada awalnya dikarenakan krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ada kurun waktu 1997-1998 merupakan langkah pembuka terjadinya perubahan sistem politik besar-besaran di tanah air dengan mahasiswa sebagai agennya. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai krisis moneter, tapi krisis ini ternyata mepunyai efek domino dalam berbagai aspek yang luas dampaknya di Indonesia.

Kegagalan sistem pasar, ditambah ketidakberdayaan pemerintah merupakan hasil dari gagalnya sistem pemerintahan yang kala itu menjadi periode keenam Presiden Soeharto menjabat. Konjugasinya adalah pada sistem Orde Baru itu sendiri. Demokrasi yang tidak berjalan pada saat itu langsung digantikan oleh pemerintahan nyaris absolut dibawah komando Presiden Soeharto. Segala aspek pemerintahan dipegang pos militer, basis Soeharto kala itu. Kebebasan pers hampir tidak ada, para ekonom pun latah mempertahankan teori ekonomi untuk tujuan politik pertahanan rezim Soeharto.

Likuiditas bank secara besar-besaran, bangkrutnya koperasi dan BUMN, melonjaknya suku bunga kredit, meningginya angka inflasi, dan jumlah pengangguran terbuka yang melesat naik menjadi bom waktu pada akhir Orde Baru. Pemerintah dibawah Soeharto melakukan langkah-langkah yang dianggap gagal oleh masyarakat untuk mengatasi krisis. Situasi politik mencapai puncaknya ketika masyarakat hilang kesabaran atas pemerintah, dan yang pertama angkat suara adalah mahasiswa.

Mahasiswa terus meneriakkan tuntutan mereka yang pertama: Turunkan Harga! Tetapi, semakin lama kondisi perekonomian malah semakin buruk. Tuntutan pun berubah haluan menjadi Turunkan Soeharto! Mengapa demikian? Kondisi perekonomian suatu negara takkan membaik apabila kondisi perpolitikannya bobrok. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa krisis ekonomi bukanlah krisis yang berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kondisi politik dan sosial suatu negara.

Krisis politik terjadi sebelum dan sesudah pemilu 1997, dimana rakyat sudah mulai berani menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Soeharto. Banyak kerusuhan yang terjadi seperti penyerangan kantor DPP-PDI di menteng pada bulan Juli 1996. Rakyat sudah muak dengan segala bentuk KKN, pelanggaran HAM, dan muak juga dengan presiden yang selalu sama.

Suara hati rakyat pun disalurkan oleh Mahasiswa. Mereka mulai turun ke jalan untuk aksi, padahal ini tidak sesuai dengan peraturan NKK dan BKK. Banyak tokoh pemerintahan yang menuduh mahasiswa melakukan politik praktis. Padahal mahasiswa melakukan aksi aksi itu dilandaskan pada hal yang mereka anggap benar dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan kelompok lain. Ini menyebabkan gerakan ini berhak disebut sebagai gerakan moral.

Momentum yang menambah tegang situasi ini adalah semenjak tragedi Trisakti dimana 4 mahasiswa meninggal ditembak oleh aparat yang berjaga disana. Semenjak itu mahasiswa terus mendesak agar Soeharto diturunkan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, berkat usaha keras mahasiswa – dan pihak lainnya- , Soeharto pun mundur dari jabatannya.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 adalah sebuah perubahan yang terjadi di Indonesia, yang meliputi perubahan politik, ekonomi,dan tatanan sosial. Dalam pemerintahan Orde Baru terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menyebabkan krisis multidimensional, yang meliputi krisis ekonomi, politik, hukum, sosial, dan kepercayaan[1].

Soeharto adalah bapak pembangunan. Memang tidak bisa kita pungkiri, kalau pada era Orde Baru pembangunan Indonesia benar benar terlihat. Ada jalan tol, jalan layang, dan fasilitas umum lainnya. Sebuah prestasi yang membanggakan sampai sampai Indonesia sempat menjadi macan asia kedua setelah jepang. Namun, ada sebuah kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru, yaitu dengan memasukkan pinjaman sebagai pendapatan kedalam APBN, sehingga timbul kesan bahwa APBN selalu surplus. Pada puncaknya, indonesia mengalami inflasi yang mencapai lebih dari 150% karena ketidakmampuannya untuk membayar utang kepada organisasi internasional seperti IMF, World Bank, IGGI yang kemudian menjadi ICG. Apalagi ketika krisis Asia menghantam Indonesia, pada bulan Juli 1997, nilai rupiah segera merosot tajam. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah menurun 9%. Bulan Oktober, nilai tukar rupiah menjadi Rp 4.000/US$. Rupiah semakin terpuruk, hingga pada bulan Januari 1998, rupiah kehilangan 85% nilainya atau Rp 17.000/US$.[2]

Penurunan nilai rupiah ini menyebabkan harga barang naik. Sebagai contoh kecil, sabun mandi yang biasanya berharga Rp. 200, setelah krisis Asia menjadi berharga Rp.2000 . Alhasil hal ini memicu kemarahan rakyat - terutama mahasiswa. Jika terus berlarut - larut dalam kondisi seperti ini, rakyat Indonesia akan hidup berdampingan dengan kemiskinan.

Akibat dari krisis berkepanjangan yang menyebabkan kemarahan rakyat. Maka, dengan dimotori oleh gerakan mahasiswa, reformasi pun diumumkan. Meskipun demikian, tetap saja proyek para kroni dan keluarga terus dilindungi.[3] Rezim ini sudah begitu dalam terbelit korupsi, nepotisme, dan inkompetensi. Banyak pihak yang menginginkan reformasi, tapi Soeharto sendiri tidak mengambil langkah reformasi yang realistis, Soeharto malah mencalonkan diri untuk masa kepresidennya yang ketujuh dengan Habibie sebagai wakilnya.

Dalam menyongsong sidang MPR bulan Maret, sekitar 20 mahasiswa diculik aparat keamanan dan sembilan diantaranya kemungkinan dibunuh.[4] MPR pada bulan Maret kembali memilih Soeharto sebagai presiden dan Habibie sebagai wakilnya. Tuntutan akan reformasi terus meningkat karena krisis ekonomi yang sudah sangat parah dan jelas sekali bahwa rezim ini tidak bisa mereformasikan diri.

Krisis politik – yang diyakini sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi- diawali ketika soeharto berniat untuk membangun indonesia secara seutuhnya. Hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meleburkan partai - partai lama kedalam dua partai. Yaitu PPP, sebagai gabungan dari partai - partai islam, dan PDI sebagai gabungan partai - partai nasionalis. Ini dimaksudkan agar aspirasi masyarakat tidak terlalu banyak disalurkan sehingga dapat menghambat pembangunan yang dirancang oleh soeharto. Pada 1976, Orde Baru dapat dikatakan stabil karena pemerintahan bersentralisasi pada Soeharto dan pendukungnya. Kebebasan politik benar-benar ditekan dan diawasi walaupun harus dengan ancaman kekerasan fisik, penahanan, atau pemberangusan media yang menghina pemerintah.

Kehidupan politik pada rezim Orde Baru sangat represif, yaitu pihak oposisi dan kritisi mendapat tekanan yang kuat dari pemerintah. Demokrasi tidak mencapai substansinya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ketika krisis multidimensional mencapai puncaknya, dan keadaan sudah semakin parah, tuntutan akan reformasi pun semakin kencang. Tuntutan-tuntutan ini diteriakkan oleh mahasiswa, yang awalnya hanya beraksi di kampus-kampus (karena Peraturan NKK yang masih berlaku), kemudian turun ke jalan-jalan kota untuk menumpahkan aksinya.

Aksi-aksi mahasiswa ini berhasil mengibarkan reformasi, dan demokrasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena aksi-aksi dan idealisme mahasiswa angakatan 1998 inilah menginspirasi penulis untuk menyusun makalah ini dengan judul ”Peran mahasiswa dalam perubahan politik dari masa Orde Baru ke masa Reformasi” dengan harapan pemuda-pemudi Indonesia menyadari bahwa perubahan-perubahan yang besar selalu digerakkan oleh golongan terpelajar.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam melakukan perubahan atau yang lebih dikenal dengan reformasi.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan mahasiswa dalam perubahan politik dari masa Orde Baru ke Reformasi.

1.4. Tinjauan Kepustakaan

Penulis menggunakan beberapa buku yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Salah satu buku yang penulis pakai adalah buku Gerakan Mahasiswa karya Dody Rudianto. Buku ini membahas tentang gerakan mahasiswa Indonesia sejak 1908 sampai masa reformasi dari prospek politik.

1.6. Sistematika penulisan

Pada bab 1 membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan. Pada bab 2 berisi tentang telaah pustaka. Bab 3 berisi metode penelitian. Bab 4 membahas tentang situasi politik sebelum tahun 1998. Pada bab 5 membahas tentang latar belakang munculnya gerakan mahasiswa reformasi dan keberhasilan apa saja yang telah dicapai mahasiswa. Bab 6 berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Gerakan Sosial

Social movement teory menurut Neil Smesler mengatakan bahwa, eksistensi munculnya suatu gerakan dari suatu kelompok atau komunitas dapat dipahami dengan dua kemungkinan pokok.

Pertama, kondisi - kondisi subyektif, yakni eksistensi intern suatu kelompok yang memperoleh pengakuan karena memang memiliki kelebihan - kelebihan tertentu yang bersifat memaksa; dengan kata lain, memperoleh pengakuan secara sosial sehingga sulit diabaikan, karena ia akan tetap eksis dari masa ke masa.

Kedua, kondisi kondisi obyektif, yakni kondisi - kondisi yang berada di luar diri/kelompok yang secara signifikan mempengaruhi pikiran , sikap, dan tindakan para aktor dalam komunitas itu.

Ia juga mengatakan bahwa sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat.

2.2 Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian dari peranan adalah :

”Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran .”

2.3 Jati Diri gerakan mahasiswa

Menurut Doktor Rubijanto S.PhD, mantan aktivis gerakan mahasiswa 77/78, berpendapat bahwa setiap gerakan mahasiswa setidaknya harus memiliki jati diri, yaitu:

Pertama, mempunyai landasan kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Artinya mahasiswa haruslah mempunyai semangat perjuangan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan keberpihakan terhadap kepentingan negara (rakyat dan pemerintahan), senantiasa mengkritisi jalannya pemerintah, tapi tidak merusak tata kehidupan bernegara sehingga tidak tercipta watak dekstruktif. Mahasiswa ditunut menunjukkan tindakan elegan yang bermartabat.

Kedua, memiliki orientasi intelektualitas. Berbekal kadar nalar akademis yang memadai, sehingga mampu melahirkan pemikiran konstruktif bagi kemajuan negara dan bangsa.

Ketiga, bertindak sebagai perubahan (agent of change), artinya harus mampu melakukan dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak anarkis, stidak berjiwa konfrontatif fundamentalis, tetapi edukatif progresif dan emansipatif. Intinya adalah memusatkan pada tujuan untuk perubahan, bukan terkendali oleh emosi semata.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Tipe dan Pendekatan

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Disebut pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata.

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian deskriptif, dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, metode yang dimanfaatkan adalah pemanfaatan dokumen.

3.2 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang berupa informasi dari bahan bahan dokumen / tertulis. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diawali dengan kegiatan melakukan seleksi dan klasifikasi data secara sistematis berdasarkan kualifikasi dan relevansi kajian, dilanjutkan dengan konstruksi dan interpretasi data .

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis pada penelitian kualitatif meliputi proses pemilihan, pemisahan, penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian disajikan dalam bentuk uraian singkat. Terakhir, dalam menarik kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

BAB IV

SITUASI POLITIK MENJELANG REFORMASI

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi pada masa Orde Baru tidak mencapai substanstinya. Ini terbukti dengan mutu pemilu yang dianggap tidak fair dan jauh dari kualitas demokrasi yang sebenarnya. Golkar di bawah kepemimpinan Harmoko, mantan Menteri Penerangan (1987-1996) memenangkan lebih dari 70% suara pada pemilu 1997 .

Hal ini mengundang aksi - aksi protes terbuka yang mengiringi tahapan-tahapan pemilu. Mulai dari pantarlih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara di berbagai daerah. Munculnya kehendak untuk perubahan dalam perpolitikan sudah terasa kian membesar, bahkan sebelum krisis ekonomi terjadi. Aksi aksi protes pada pemilu 1997 juga merupakan pertanda semakin meningkatnya keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap manipulasi politik yang sebelumnya tidak atau jarang terjadi. Kerusuhan sosial yang semakin marak karena kekerasan politik baik sebelum maupun pasca Pemilu 1997. Misalnya, peristiwa penyerangan kantor DPP-PDI di Menteng, Jakarta pada bulan Juli 1996, konflik anatar etnik (1996) Madura dan Dayak di Sanggau Ledo dan antar Madura dan Melayu di Sambas (1998) (Kalimantan Barat), huru-hara di Rengasdengklok (Karawang) dan beberapa kerusuhan dalam skala kecil, terjadi di desa-desa . Dibalik kerusuhan sosial itu adalah resistensi masyarakat mengadapi poltik kontrol dan pengendalian pemerintah, karena semakin kuatnya keterkaitan antara kecenderungan politik nasional dengan politik lokal (Syamsuddin, 1998) yang keras menjelang dan sesudah pemilu. Kekecewaan itu terfokus atas penataan politik yang hegemonik, pengelolaan ekonomi yang berlumur KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga mendorong praktek dan pertumbuhan ekonomi makin tidak sehat,serta penegakan hukum yang lemah.[5]

Kemenangan Golkar pada pemilu 1997 tersebut, memposisikan Golkar di puncak kejayaannya. Tetapi, walaupun pemerintah Orde Baru memperkokoh kekuasaannya, loyalitas ABRI, dan Golkar yang tak tergoyahkan, demokrasi yang selama Orde Baru kehilangan substansinya meledak untuk menuntut reformasi di segala bidang.

Menurut para reformis, reformasi politik harus dimulai dengan mengubah lima undang-undang politik yaitu UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti Monopoli, dan UU Anti Korupsi. Dr. Anwar Haryono, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melihat bahwa tuntutan akan reformasi sudah tidak dapat dibendung lagi. Ia menemui Soeharto dan menyarankan agar Soeharto memimpin reformasi, kalau tidak Soeharto boleh menyerahkan reformasi ke DPR.

Soeharto dengan cerdik menanggapi usulan Anwar Haryono. Ia mencoba memulai reformasi sesuai dengan apa yang dipikirkannya sendiri. Tanggal 30 April Presiden Soeharto mengundang para pimpinan DPR, orsospol dan ABRI ke kantor resminya, Binagraha. Pertemuan yang disebut silaturahmi itu berlangsung selama 90 menit, membahas situasi politik terakhir, dan kemungkinan merombak lima undang-undang politik dan reformasi.[6] Hasil dari pertemuan itu adalah, menurut Soeharto reformasi GBHN itu harus dengan GBHN yang baru. Kata-kata Soeharto inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai “reformasi tidak ada sampai tahun 2003”.

Mahasiswa dan para aktivis reformasi sangat kecewa atas pendirian Soeharto itu. Aksi-aksi semakin marak menuntut agar reformasi dilaksanakan saat ini juga, bukan tahun 2003.

Di tengah situasi yang genting, Soeharto berangkat ke Kairo pada tanggal 9 Mei untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi kelompok G15 ke-8, sebuah forum kerjasama antar negara-negara berkembang. Ketika di Kairo, Soeharto menyatakan kesediaannya untuk lengser keprabon. “Silahkan diganti, asal dengan cara yang konstitusional. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata,” Soeharto (Bisnis Indonesia, 14 Mei 1998).

Masyarakat tidak percaya lagi terhadap kata-kata Soeharto karena dalam waktu dua minggu saja, ralat pers dan tuduhan salah kutip terhadap pers seperti itu terulang dua kali. Ralat Alwi Dahlan disampaikan dengan hati-hati, mengingat pengalaman dua minggu sebelumnya, ralat akan menimbulkan reaksi keras. Perkiraan itu benar. Kali ini tuntutan masyarakat lebih keras. Mereka menuntut diadakan Sidang Istimewa MPR, meminta pertanggungjawaban Soeharto, dan mengembalikan mandatnya kepada MPR.[7]

Soeharto yang terlanjur menyangkal pernyataan mundurnya, menjanjikan tiga langkah. Langkah pertama, Soeharto dengan kewenangan yang ada digunakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara, melindungi hak hidup warga negara, mengamankan harta dan hak milik rakyat, mengamankan pembangunan dan aset nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, reformasi akan terus dijalankan di segala bidang. Dan ketiga, Soeharto akan meresufle Kabinet Pembangunan VII.

Antara tanggal 18 hingga 20 Mei terjadi beberapa perkembangan sangat menentukan terhadap kedudukan Soeharto.[8] Orang-orang yang dekat dengan Soeharto berbalik arah untuk mendukung tuntutan-tuntutan demonstran. Pada tanggal 18 Mei, gedung MPR/DPR mulai dipadati demonstran. Pimpinan MPR/DPR mengadakan rapat untuk merespon tuntutan mereka. Rapat itu menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah penyataan pers Harmoko yang mengejutkan semua pihak. Mengejutkan, karena keluar dari DPR yang didominasi Golkar, kelompok yang dekat dengan Soeharto. Dalam pernyataan tersebut pimpinan dewan mengharapkan agar presiden sebaiknya mengundurkan diri.

Pada tanggal 20 Mei, 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita mengadakan rapat di kantor Bappenas.[9] Rapat ini menghasilkan bahwa mereka tidak bersedia duduk di Kabinet Reformasi. Mereka menyampaikan hasil rapat ini dalam bentuk surat kepada Soeharto.

Di hari yang sama, Soeharto juga menerima surat dari pimpinan

DPR. Isinya menyatakan agar Presiden Soeharto selambat-lambatnya mengundurkan diri pada hari Jum’at 22 Mei. Kalau sampai hari Jum’at itu Soeharto tidak juga mundur, maka pimpinan DPR/MPR akan menyiapkan Sidang Istimewa tanggal 25 Mei.

Setelah membaca surat itu, Soeharto memberitahu Sadilah Mursyid tentang ketetapan hatinya untuk berhenti keesokan harinya. Kabar ini pun bocor sampai ke para demonstran yang menduduki gedung MPR/DPR. Kamis pagi, 21 Mei 1998, Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya dan BJ. Habibie secara otomatis menjadi presiden .

BAB V

PERAN MAHASISWA dalam PERUBAHAN POLITIK

dari ORDEBARU ke REFORMASI

5.1 Latar belakang gerakan mahasiswa 1998

Tidak bisa kita pungkiri bahwa gerakan mahasiswa telah banyak menggoreskan tintanya dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Sebenarnya, gerakan mahasiswa di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan iIndonesia. Yaitu sejak diterapkannya politik etis yang dilakukan oleh belanda yang bertujuan untuk membalas budi daerah daerah jajahannya. Kebijakan ini membuka kesempatan untuk para pelajar pribumi sehingga bisa belajar di Nederland dan dapat bersekolah setinggi tingginya di nusantara. Awal kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya boedi utomo pada tahun 1908. Terbentuknya Budi Utomo memicu lahirnya organisasi organisasi kedaerahan di daerah lain. Karena adanya rasa persamaan nasib dan paham nasionalisme yang berkembang dikalangan terpelajar saat itu, mereka menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak dan tidak dapat dicapai kecuali dengan cara bersatu. Hal ini berhasil diwujudkan melalui Pengukuhan identitas kebangsaan pada tahun 1928.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 pun menjadi salah satu peristiwa sejarah yang menjadi saksi peran pemuda dalam fase perjalanan politik di tanah air. Kala itu para pemuda bersitegang dengan golongan tua mengenai saat yang tepat untuk memproklamirkan proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa pada saat - saat genting seperti itu, langkah yang diambi haruslah hati-hati. Para pemuda tidak mengenal kata ’nanti’, yang mereka tahu, setelah Jepang resmi takluk, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi untuk merdeka. Para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok, sebagai aksi desakan untuk meproklamasikan kemerdekaan secepatnya.

Strategi golongan pemuda terbukti ampuh. Sepulangnya dari Rengasdengklok, naskah proklamasi mulai digarap kemudian di proklamir kan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa tahun setelahnya, kembali pemuda turun tangan dalam situasi politik tanah air. Kali ini dalam rangka penggulingan Bung Karno dan rezimnya, sekaligus ideologi komunis yang kontroversial pada masa itu.

Runtuhnya demokrasi terpimpin yang dimulai selama bulan Oktober 1965 juga tidak lepas dari peranan para pemuda antikomunis yang membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang mendapatkan perlindungan dan dukungan tentara. KAMI beranggotakan kelompok pemuda Islam, Katolik dan mantan PSI. Malari pada tahun 1974 yang muncul akibat gerakan anti modal asing Jepang. Gerakan mahasiswa pada masa ini menganggap bahwa kebijakan kebijakan orde baru banyak yang telah menyimpang dari idealisme yang dibentuk ketika tahun 1966. Gerakan mahasiswa menilai bahwa pemerintah Soeharto telah mengarah ke kapitalis yang terlalu memanjakan pemegang modal asing. Gerakan ini menandai putusnya hubungan baik antara mahasiswa dengan tentara yang pada masa sebelumnya saling bekerja sama.

Sejak peristiwa malari, rakyat Indonesia mulai hidup dalam keterkekangan. Mulai dari peranan ABRI yang berlebihan hingga nepotisme yang merajalela. Hingga pada klimaksnya, 12 Mei 1998, yang berimbas pada gulung ikarnya era Orde Baru, dan dibukanya lembaran baru Reformasi.

5.2 Gerakan Mahasiswa 1998

Di tengah situasi politik yang tidak menentu, pemilu untuk periode 1998-2003 dilaksanakan, dan singkatnya, kembali Presiden Soeharto yang terpilih walaupun beliau sempat menolak untuk menjabat kembali. Dalam sidang MPR bulan Maret 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di berbagai tempat. Momentum yang dipilih mahasiswa tepat –mayarakat bersimpati dan mendukung gerakan ke arah reformasi ini.

Sidang MPR menghasilkan keputusan bulat untuk mengangkat Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya, dengan BJ Habibie sebagai Wakil Presiden kala itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah nepotisme keluarga Cendana dalam kabinet baru RI dibawah Soeharto-Habibie. Ini dianggap masyarakat menunjukkan ketidakseriusan Soeharto dalam menangani krisis. Masyarakat hilang kepercayaan dengan dipilihnya tokoh-tokoh seperti Bob Hasan sebagai Mentri Perindustrian dan Perdagangan, Subiakto Tjakrawerdaya sebagai Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil, R.Hartono menjadi Menteri Dalam Negeri, bahkan slot untuk Menteri Sosial jatuh ke tangan Siti Hardyanti Rukmana, putri dari Presiden Soeharto sendiri.

Dipasangnya figur lemah dan anti-reformasi menyebabkan masyarakat menuntut perubahan sistem pemerintahan yang bobrok. Mahasiswa dari berbagai Universitas di Indonesia turun ke jalan-jalan, aktivitas akademis vakum untuk sementara. Suara masyarakat waktu itu direpresentasikan oleh aksi mahasiswa. Menurut sumber, pada masa itu mahasiswa dari berbagai institusi menyatukan tujuan dan suara, segala aksi dan demonstrasi dilandaskan dengan satu visi, yaitu menggulingkan pemerintahan Orde Baru.

Presiden Soeharto yang mempunyai latar belakang militer membuat aparat hukum berpihak kepada pemerintah. Suasana menjadi tidak terkendali dengan peristiwa penjarahan besar-besaran di pusat perbelanjaan, temasuk di mal Klender yang memakan korban 500 orang.

Mahasiswa mulai berani beraksi keluar dari kampusnya. Terjadi pembakaran mobil di sekitar Universitas Trisakti waktu itu yang membuat 3 orang mahasiswa meninggal. Esoknya, 13 Mei 1998, disebutkan bahwa seperti ada yang memancing mahasiswa untuk keluar kampus, dan di Universitas Katolik Atmajaya para mahasiswa dilempar dari luar oleh para demonstran.

14 Mei 1998, Jakarta bertambah parah. Menurut sumber, seperti tidak ada petugas keamanan di Jakarta, sementara kerusuhan terus terjadi seperti ada yang memprovokatori. Keturunan Cina menjadi sasaran, pertokoan-pertokoan dibakar. Namun dalam kondisi seperti itu mahasiswa tidak terpancing untuk menjadi kambing hitam dari kerusuhan, mahasiswa serentak menghentikan demonstrasi diluar kampus.

Setelah kerusuhan, muncul desakan-desakan dari berbagai pihak untuk menurunkan Soeharto dari kursi Presiden. Bahkan Ketua MPR menyetujui desakan dari mahasiswa untuk memberhentikan Soeharto. 20 Mei 1998, Gokar secara resmi memnita Soeharto mundur, yang memicu aksi mahasiswa lebih kencang lagi. Hasilnya adalah pembentukan Kabinet Reformasi yang disampaikan Soeharto dalam pidatonya.

Kejatuhan Soeharto dianggap masyarakat sebagai buah dari desakan eksternal yang dikomandoi oleh aktivis mahasiswa pada waktu itu. Presiden Soeharto menyatakan mundur dan digantikan oleh B.J Habibie. Jelas disini mahasiswa merupakan ’eksekutor’ dalam kehendak rakyat untuk mereformasi pemerintahan, dan peran penting mahasiswa disini adalah usaha yang kontinu dalam mendesak pemerintah pada waktu itu.

5.3 Perkembangan mahasiswa pasca Reformasi

Setelah reformasi, walaupun belum ada peristiwa politik radikal yang memerlukan peran penting mahasiswa, namun mahasiswa belum berhenti melakukan aksi-aksi perubahan dalam situasi politik Indonesia.

Peran mahasiswa masih dibutuhkan sebagai media kontrol politik Indonesia, sebagai distributor pikiran-pikiran masyarakat. Sifat mahasiswa yang kritis merupakan faktor pemicu yang kuat dalam pentingnya peranan mahasiswa dalam peristiwa politik tanah air.

3.3 Gerakan Mahasiswa sebagai Gerakan Moral

Berbagai aksi mahasiswa sukses membuat pemerintah kelabakan. Banyak tokoh pemerintahan dan militer yang menyarankan agar mahasiswa tidak berpolitik praktis. Tetapi mahasiswa menolak mentah mentah aksinya dikatakan sebagai politik praktis. Seperti salah satu pernyataan seorang tokoh mahasiswa,” Apa yang salah dengan demonstrasi mahasiswa? Kesalahan justru pada lembaga politik, politisi, birokrat yang menjadi wakil rakyat, dan penguasa yang mengendalikan pemerintah. Mengapa mereka tidak saling memperingatkan dan bekerjasama dalam menyelenggarakan negara sehingga terhindar dari kekeliruan? Justru karena itulah mahasiswa berpolitik.”(Arbi sanit : 1999)

Komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral, berdasarkan kepada pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran melalui ilmu pengetahuan yang digeluti, adalah dasar politik mahasiswa. Oleh karena itu politik mereka dapat dikriteriakan sebagai gerakan moral. Kekuatan politik mahasiswa pun digolongkan sebagai kekuatan moral.

Tuntutan mahasiswa mencakup reformasi dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi politik terfokus pada suksesi kepemimpinan, penegakan pemerintahan yang kuat dan efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijaksanaan publik yang adil dan tepat, serta demokratisasi politik. Sedangkan reformasi sosial adalah untuk menumbuhkan persaingan secara sehat yang etis dan produktif. (ArbiSanit : 1999)

Tuntutan mahasiswa tidak bisa dikategorikan sebagai politik praktis, sebab hal itu adalah hak asasi rakyat, termasuk mahasiswa. Jika dilarang, sama saja menghilangkan hak asasi.

Adapun tujuan politik mahasiswa adalah menegakkan kebenaran penguasa dan pemerintah dalam arti ketepatan posisinya didasarkan kepada rasionalitas dan keinginan rakyat. Tujuan lainnya adalah mengganti kebijakan yang merugikan negara, rakyat, dan menghalangi demokratisasi.

Jadi jelaslah meskipun mereka berniat untuk menurunkan presiden yang sedang menjabat saat itu, tetapi mereka tidak menginginkan kemenangan dalam meraih posisi kekuasaan negara. Mereka tetap konsisten melakukan aksi tanpa menerima kekuatan lain dari masyarakat.


Sumber sumber

[1] M. C. Ricklefs. 2007. Sejarah Indonesia modern 1200-2004:Jakarta. Serambi

[2] Ibid

[3] ibid

[4] ibid

[5]Herman Hidayat. 2003. ”Sistem Politik Orde Baru Menuju Kepudaran dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru, hal 224. Disusun oleh Muhammad Hisyam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[6] Muhammad Hisyam. 2003. ”Hari-Hari Terakhir Orde Baru dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru, hal 68. Disusun oleh Muhammad Hisyam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[7] Muhammad Hisyam. 2003. ”Hari-Hari Terakhir Orde Baru” dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru, hal 70-71. Disusun oleh Muhammad Hisyam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[8] Muhammad Hisyam. 2003. ”Hari-Hari Terakhir Orde Baru” dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru, hal 75. Disusun oleh Muhammad Hisyam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[9] Ibid, hal 81

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar